Nggak Boleh Asal Pasang Iklan Kampanye, KPU Beber Aturan Main bagi Media

Kegiatan sosialisasi aturan kampanye terbuka melalui media massa yang diselenggarakan KPU Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)
Kegiatan sosialisasi aturan kampanye terbuka melalui media massa yang diselenggarakan KPU Kota Malang. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

PAMEKASANTIMES, MALANG – Menjelang masa kampanye terbuka Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan media untuk memahami aturan terkait pemuatan iklan. 

Redaksi media diharapkan memahami aturan main alias batasan-batasan yang ditetapkan, agar tidak kena semprit Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). 

Komisioner KPU Jatim Divisi Parmas dan Sosdiklih (Partsipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih) Gogot Cahyo Baskoro mengungkapkan bahwa ada aturan-aturan yang wajib dipahami agar proses pelaksanaan kampanye tidak menyalahi aturan. 

Khususnya, yang dilakukan melalui media massa dapat berjalan dengan baik tanpa pelanggaran. 

"Jangan sampai langsung main pasang saja ketika ada caleg (calon legislatif) atau peserta pemilu yang memasang iklan. Pahami dulu aturannya," kata Gogot, di sela rapat koordinasi persiapan kampanye pemilu serentak pada media massa di Hotel Pelangi Kota Malang, hari ini (14/3/2019). 

Melalui forum tersebut, pelaku media massa diharapkan paham soal aturan pemasangan atau penyiaran materi kampanye. 

Sejumlah materi kampanye yang membahayakan, sambung Gogot, harus disaring terlebih dahulu. 

Terutama untuk materi kampanye yang mengandung unsur ujaran kebencian, melanggar undang-undang, bahkan menyebarkan berita hoaks. 

"Bisa jadi kalau teman-teman media tidak memfilter dengan baik, nanti menjadi temuan atau laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu," tuturnya.

Pemberitaan yang asal-asalan, lanjutnya, juga rawan menyesatkan masyarakat. 

"Masyarakat berhak mendapat informasi yang benar. Jika tidak difilter, akibatnya bisa ditindaklanjuti dalam bentuk sanksi, baik yang dikeluarkan dewan pers maupun komisi penyiaran," tegas mantan wartawan ini. 

Pihaknya berharap, proses kampanye yang berlangsung selama 21 hari sebelum hari tenang yakni tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019 berlangsung dengan baik tidak ada persoalan yang terjadi. 

"Yang paling penting diketahui media adalah regulasi dan aturan yang kita sampaikan," urainya.

Dia mencontohkan, rata-rata pemasangan iklan berdasarkan bahan yang sudah disiapkan oleh caleg. 

"Di sisi desain misalnya, materi dari caleg peserta pemilu tentunya tidak mendapatkan persetujuan KPU atau Bawaslu, kita berharap media paham bagaimana seharusnya membuat materi iklan yang benar," pungkasnya.

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : Heryanto
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pamekasantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pamekasantimes.com | marketing[at]pamekasantimes.com
Top