Miliki Satu Juta Santri, Gubernur Minta Dinkes Jatim Beri Pendampingan ke Poskestren

Gubernur Jatim pada acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jatim, di Hotel Bumi, Surabaya
Gubernur Jatim pada acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jatim, di Hotel Bumi, Surabaya

PAMEKASANTIMES, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar pelayanan bidang kesehatan yang dirancang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bisa disinergikan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jatim.

“Mohon dibangun sinergitas yang komprehensif dalam hal layanan kesehatan baik di sisi kuratif, promotif maupun preventifnya, sehingga bisa memberikan layanan yang berkualitas,” ungkap Khofifah sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Bidang Kesehatan Provinsi Jatim, di Hotel Bumi, Surabaya, Jumat (12/4).

Gubernur Khofifah menjelaskan, salah satu sinergitas yang penting yakni koordinasi antara pos kesehatan desa (poskesdes), klinik pratama, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan RS daerah tentang sistem perujukannya. Distribusi dokternya juga harus dicek betul sehingga bisa mencapai lingkup terkecil. “Kita harus melihat jumlah dokter yang tersedia dengan kemungkinan distribusi dokter di seluruh wilayah Jatim,” ujarnya.

Ditambahkan, khusus bagi pos kesehatan pesantren (poskestren) harus diberikan pendampingan secara intensif, supaya juga bisa mendapatkan kapitasi dari fasilitas BPJS. Apalagi, jumlah pesantren di Jatim mencapai 6.003 dengan jumlah santri mencapai lebih dari 1 juta orang. “Keberadaan poskestren menjadi penting untuk bisa mewujudkan santri di Jatim sehat dan bersih,” imbuh Gubernur Khofifah.

Terkait perawat, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa seorang perawat yang disebar hingga ke desa-desa mendapatkan honor dari APBD Provinsi dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.450.000. Nilai ini memang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Oleh sebab itu, setiap kabupaten/kota diharapkan bisa menambah hingga memenuhi nilai standar UMR yang ditentukan.

“Mari kita koordinasikan untuk bisa sharing honor perawat untuk perluasan cakupan usaha peningkatan kesehatan masyarakat,” terang gubernur perempuan pertama di Jatim ini sembari menambahkan bahwa ini merupakan salah satu usaha agar para perawat tersebut bisa kerasan dan nyaman.

Selain itu, khusus untuk penyakit tidak menular (PTM) tidak bisa dilakukan sekedar deteksi dini, namun juga kesadaran kolektif semua pihak. Persoalan life style atau gaya hidup menjadi faktor penentu kesehatan.  Berdasarkan data yang ada, pola hidup sehat rata-rata sampai dengan umur 62 tahun, sehingga saat memasuki lansia banyak yang tidak sehat.

“Yang perlu diseriusi bersama yakni langkah preventif akan kenaikan penderita diabetes, sebab diabetes ini bisa berdampak pada kesehatan mata, jantung, ginjal dan lainnya. Karenanya mari kita jaga pola hidup sehat,” terang Gubernur Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Kerja.

Pewarta : M. Bahrul Marzuki
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Surabaya TIMES
Redaksi: redaksi[at]pamekasantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pamekasantimes.com | marketing[at]pamekasantimes.com
Top