Terima Sertifikat, Warga Tanyakan Tingginya Biaya Pengurusan Akta

Warga tunjukan kuitansi pengurusan akta tanah.(foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Warga tunjukan kuitansi pengurusan akta tanah.(foto : Joko Pramono/Jatim Times)

PAMEKASANTIMES, TULUNGAGUNG – Sebanyak 212 sertifikat PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) diserahkan kepada warga Desa Sambirobyong, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Selasa (11/6/19).

Namun tak semua warga bahagia dengan menerima sertifikat ini. Pasalnya, beberapa warga mempertanyakan tingginya biaya pengurusan akta di desa ini.

Mualimin misalnya. Pria 47 tahun itu mempertanyakan biaya pengurusan akta tanah yang tinggi dan lama. Dia mengurud akta sudah sejak tahun 2016 lalu. Biaya pengurusan akta sendiri  bervariasi,  mulai 1 hingga puluhan juta. "Kalau saya kena 5 juta," ujar Mualimin.

Besarnya biaya itu,  dari informasi yang diterimanya, digunakan untuk mengurus akta dan biaya PPAT (pejabat pembuat akta tanah).

Uang itu disetorkan pada perangkat desa setempat. "Mayoritas (uang) diserahkan ke bayan (Agus) dan kamituwo," terangnya.

Senada dengan Mualimin, Sumino (57), warga Dusun Centong, mengajukan 3 sertifikat, namun hanya jadi 1. Padahal, dirinya sudah membayar sebesar 12 juta pada 2018 lalu. Untuk pengurusan sertifikat akhirnya diikutkan PTSL dengan biaya 300 ribu per bidang. "Alasannya untuk beli patok," ujarnya.

Meski begitu, dirinya tidak diberi kuitansi oleh perangkat desa. "Kalau dimintai kuitansi, bilang tak percaya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sambirobyong  Mochammad Akristiyanto mengelak jika tidak transparan dalam pengurusan akta tanah ini. Menurut dis, pengurusan akta yang dilakukan oleh warga pada 2016 silam sudah dilakukanya. Biaya sendiri sudah dibayarkan sesuai ketentuan.

"Itu man sudah beberapa tahun lalu, kok baru diminta sekarang. Kan kami sudah bayar (ke kecamatan," ujar pria yang akrab disapa Akris ini.

Selain ke kecamatan, uang itu juga dibayarkan untuk biaya ukur tanah. Setelah jadi, akta langsung dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dirinya mengatakan seluruh akta yang diurus oleh perangkat desa sudah jadi.

"Akta jadi semua, kemudian kami kirim ke BPN. Kalau yang tidak jadi, saya nggak tahu," pungkas pria berkumis tipis itu.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pamekasantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pamekasantimes.com | marketing[at]pamekasantimes.com
Top