Tawaran Pengelolaan e-Parking Bermunculan, Pemkot Malang Lakukan Penjajakan

Ilustrasi parkir (istimewa)
Ilustrasi parkir (istimewa)

PAMEKASANTIMES, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang makin serius menggodok rencana penerapan e-parking atau parkir berbasis non-tunai. Bahkan sejumlah perusahaan telah menawarkan diri menjadi pengelola. Sistem baru ini, diharapkan bisa menekankan kebocoran retribusi parkir yang tahun ini ditargetkan mencapai Rp 9 miliar. 

Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada tiga perusahaan yang menawarkan proposal pengelolaan e-parking. Mulai dari perusahaan start-up, hingga PT Telkom Indonesia dan Indomaret yang menawarkan kerja sama penerapan e-parking di Kota Malang. "Kemarin ada Telkom, perusahaan start up juga ada. Yang terakhir ada Indomaret lewat aplikasi Saku itu menawarkan kerja sama," kata Sutiaji, hari ini (11/6/2019). 

Sutiaji menyebut, penerapan e-parking tersebut tidak akan meminggirkan juru parkir. Malahan kata dia, juru parkir akan direkrut sebagai karyawan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan digaji sesuai UMK. "Nantinya mekanisme ini akan diatur," tuturnya. 

Tahun ini, Pemkot Malang menarget pendapatan yang bisa diperoleh dari sektor parkir sebesar Rp 9 miliar. Target ini dari tahun lalu yang hanya dipatok Rp 7 miliar. "Saat ini kan masih penjajakan, nanti dilihat seperti apa yang bisa diterapkan di Kota Malang. Tentunya ini tidak hanya bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir, tapi efeknya nanti juga akan lebih tertib dan juga membuka lapangan kerja baru," urainya. 

Selama ini, pengawasan dana dari hasil penarikan retribusi parkir merupakan kewajiban internal Dishub. Pemkot Malang setiap tahunnya telah menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir berdasarkan pertimbangan yang diberikan dinas-dinas terkait. 

Untuk merumuskan pola itu, pihak Pemkot tidak ingin gegabah. Melainkan juga akan melibatkan seluruh elemen, mulai dari akademisi hingga praktisi. "Polanya bagaimana, tentu memerlukan kajian. Dari kajian itu, baru akan menemukan pilihan yang paling realistis," urai politisi Demokrat itu. 

Seperti diketahui, selama ini pengelolaan uang parkir di bawah kendali dua organisasi perangkat daerah (OPD). Yakni melalui retribusi ke Dishub Kota Malang untuk titik-titik parkir di jalan raya. Kedua, masuk dalam pajak parkir yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang.

Pemkot Malang sendiri sudah beberapa kali melemparkan wacana pengelolaan perparkiran. Misalnya, membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang akan mengurusi parkir baik dari retribusi maupun pajak. Wacana lain yakni terkait e-parking. Meski sudah mencuat sejak 2015 silam, e-parking belum berhasil diterapkan.

Selain karena belum ada regulasi yang mengatur, wacana tersebut seolah stagnan. Alasannya, belum ada kajian mendalam dan keberadaan sekitar dua ribu juru parkir (jukir) yang rawan kehilangan mata pencaharian jika sistem parkir elektronik diterapkan. 

 

Pewarta : Nurlayla Ratri
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]pamekasantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]pamekasantimes.com | marketing[at]pamekasantimes.com
Top