PSBB (Panduan Sosial Berskala Besar)(Foto:Istimewa)
PSBB (Panduan Sosial Berskala Besar)(Foto:Istimewa)

Wacana Darurat Sipil yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sebuah peringatan bahaya virus Covid-19. 

Wacana itu pun jadi santapan netizen yang sempat ramai diperbincangkan di jagad dunia maya. Akan tetapi menurut pakar Hukum Tata Negara Bayu Dwi Anggoro dalam diskusi, Minggu (05/04/2020) menyebutkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) lebih efektif daripada Darurat Sipil karena ancaman dendanya lebih besar.  

Hal ini dinilai akan membuat pelaksanaan PSBB lebih efektif untuk menekan penyebaran virus covid-19 di suatu daerah.

Bagi pelanggar PSBB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan berupa kurungan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 Juta Rupiah bagi pelanggar.

Sementara, Darurat Sipil diatur pada PP Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya hanya akan dikenakan pidana penjara 1 tahun atau denda Rp 50 ribu.

Namun dalam situasi seperti ini tidak mungkin menetapkan pidana penjara, karena Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan instruksi pengeluaran tahanan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman di dalam tahanan. Artinya bahwa saat ini belum efektif dalam konteks penegakan PSBB, karena deklarasi PSBB tersebut belum ada.

Diambil dari beberapa sumber pada kesempatan yang sama Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa dari awal pemerintah memang mengeluarkan kebijakan Social Distancing atau Physical Distancing. Namun Presiden menekankan bahwa pemerintah belum pernah berpikir untuk lockdown atau karantina wilayah sejauh ini.

Sementara Kementerian Kesehatan Sekjen Kemenkes RI Oscar Primadi memberikan Panduan Teknis PSBB, ia menekankan bahwa PSBB Perlu dilakukan demi memutus rantai penularan virus Covid-19.

Penerapan tersebut akan diperpanjang bila terbukti tidak ada penurunan jumlah yang terinfeksi virus Covid-19 ini. Untuk itu Kemenkes meminta bantuan seluruh masyarakat untuk membantu pencegahan penyebaran virus Covid-19.

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terduga ada atau diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

“Jadi masyarakat masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari namun kegiatan tertentu dibatasi,” tegas Oscar Primadi dalam Konferensi Pers Minggu (05/04/2020).

“Kegiatan pembatasan ini meliputi kegiatan peliburan sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda taansportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan,” tambah Oscar Primadi.